REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi tahap kedua pembentukan Sekolah Rakyat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Museum Kartini, Rabu (11/2). Kegiatan ini diikuti Forkopimda, OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Rembang.
Bupati Rembang, Harno, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR atas dukungan pembangunan Sekolah Rakyat di Rembang.
“Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah. Untuk itu, Rembang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial maupun Kementerian PU yang telah hadir di Rembang untuk pembangunannya,” ujarnya dikutip dari situs resmi Pemkab Rembang.
Ia menegaskan, sosialisasi ini penting agar seluruh masyarakat memahami konsep Sekolah Rakyat, termasuk siapa saja yang berhak mendaftar. Bupati Harno meminta para kepala desa menyampaikan informasi secara jelas kepada warga bahwa penerimaan hanya diperuntukkan bagi keluarga dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang bisa masuk sekolah tersebut adalah masyarakat yang masuk desil 1 dan desil 2. Maka saya minta Dinsos dan BPS untuk mematangkan data. Pendataan harus benar-benar divalidkan agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebut Kabupaten Rembang termasuk daerah yang beruntung karena langsung mendapatkan paket pembangunan gedung Sekolah Rakyat meskipun belum memiliki siswa rintisan.
“Di Kabupaten Rembang ini salah satu kabupaten yang sangat luar biasa. Belum ada sekolah rintisan Sekolah Rakyat, tapi sudah mendapatkan paket pembangunan gedung Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan ditargetkan selesai sehingga pendaftaran siswa baru bisa dimulai sekitar Juni atau Juli untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kuota awal di Rembang sebanyak 150 siswa dan akan diseleksi murni berdasarkan kategori desil.
“Nilai bukan pertimbangan. Seleksinya dari desil 1 dan desil 2. Diambil yang paling rendah tingkat kesejahteraannya,” tegasnya.
Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung APBN, mulai dari makan, pakaian, perlengkapan mandi, laptop, hingga fasilitas olahraga dan kesenian. Secara bertahap, satu Sekolah Rakyat di Rembang ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Jawa Tengah mencapai 1.275 anak, dengan rombongan belajar terbanyak di jenjang SMA. Imam menambahkan, pihaknya tengah mengupayakan penambahan rombel di Rembang mengingat angka kemiskinan daerah tersebut masih sekitar 13 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Tengah. (re/rd/kominfo)
“Kami upayakan ada penambahan rombel. Tapi tentu harus memikirkan tambahan asrama juga,” pungkasnya. (PJ4)
Foto: rembangkab.go.id
